Satu timbangan, satu catatan setoran. Tapi catatan itu bisa dibaca nasabah yang ingin tahu saldonya, pengurus yang menyusun laporan, dinas lingkungan yang butuh data wilayah, dan perusahaan yang ingin tahu dari mana material mereka berasal.
Empat pihak, empat kebutuhan berbeda
- Masyarakat mendapat riwayat setoran, saldo yang transparan, dan pilihan cara menarik hasilnya. E-PULUNG, misalnya, memungkinkan penarikan saldo ke e-wallet, sembako, atau tunai.
- Pengelola mendapat administrasi yang lebih rapi dan rekap otomatis. Studi di Kembang Telang mencatat laporan keuangan jadi lebih akurat, dan studi di Duri Kepa mencatat pencatatan jadi lebih efisien dan transparan.
- Pemerintah mendapat data wilayah untuk monitoring dan perencanaan, meski pada 2025, baru 244 dari 514 kabupaten/kota yang benar-benar melapor ke sistem nasional.
- Mitra dan industri mendapat informasi volume dan jenis material, serta jejak aktivitas program. Peta jalan pengurangan sampah produsen sendiri menargetkan 30% pengurangan pada 2029.
Celah yang bisa diisi dari bawah
Kurang dari separuh kabupaten/kota yang melapor ke sistem nasional pada 2025. Kalau bank sampah di tiap daerah mencatat datanya dengan rapi, mereka berpotensi menjadi salah satu sumber yang mengisi celah itu dari bawah ke atas.
Satu kemungkinan yang masih perlu diuji
Di Malang, Garbage Clinical Insurance sudah menunjukkan bahwa setoran sampah bisa berfungsi sebagai bentuk pembayaran yang diterima lembaga lain. Pertanyaan yang menarik untuk dibawa lebih jauh: bisakah setoran yang tercatat rapi suatu hari menjadi bukti kontribusi untuk program kemitraan lain? Ini baru kemungkinan yang perlu divalidasi dengan calon mitra terlebih dulu, belum jadi praktik yang berjalan hari ini.
Data bank sampah itu seperti peta digital. Pengemudi, pemilik toko, dan dinas perhubungan memakai peta yang sama, untuk tujuan yang sama sekali berbeda.