Bayangkan bank sampah di kampungmu buka dua kali sebulan. Pengurusnya ibu-ibu yang juga punya pekerjaan lain, dan seluruh saldo warga tercatat di satu buku. Kalau buku itu hilang, apa yang terjadi pada tabungan semua orang?
Lima tantangan yang berulang di berbagai studi
Penelitian lapangan di beberapa daerah, Tabanan, Surakarta, Tanjungpinang, Jambi, menemukan pola kendala yang serupa:
- Pencatatan manual. Masih ditulis tangan, sehingga rawan salah hitung dan informasi saldo terlambat sampai ke nasabah.
- Harga yang naik turun. Harga beli dari pengepul berfluktuasi, dan ini tercatat sebagai hambatan utama di tiga daerah berbeda.
- Nasabah pasif. Banyak yang terdaftar tapi jarang menyetor; antusiasme tinggi di awal lalu menurun seiring waktu.
- Sarana dan keterampilan terbatas. Alat pelindung diri, wadah, timbangan, dan kemampuan manajerial pengurus sering kurang.
- Hambatan sosial. Di Surakarta, sebagian warga enggan menyetor karena soal status sosial.
Jumlahnya banyak, dampaknya masih kecil
Dengan hampir 17 ribu unit bank sampah pada 2023, perannya diperkirakan baru menangani sekitar 0,34% dari timbulan sampah nasional (ada juga sumber lain yang menyebut angka 1,7% sampai 2,7%, tergantung tahun dan cara hitung). Di sisi lain, 65,45% sampah nasional pada 2025 masih belum terkelola secara optimal.
Bukan sekadar soal kesadaran lingkungan
Bank sampah ternyata adalah usaha kecil yang harus punya arus kas sendiri. Biaya operasionalnya berasal dari hasil penjualan sampah dan kerajinan, jadi saat harga dari pengepul turun, kas pengurus ikut tertekan. Kesadaran lingkungan saja tidak cukup untuk membayar timbangan dan ongkos transportasi.
Pengurus bank sampah itu seperti pemilik warung yang sekaligus jadi kasir, akuntan, dan tukang angkut sendirian. Warungnya tetap buka karena orangnya rajin, bukan karena sistemnya sudah kuat.